RAKOR PANWASLU & STAKE HOLDER TIDORE

PARPOL SIAP DORONG KAMPANYE MENCERDASKAN

Dalam rangka pengawasan tahapan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 dan Pemilu Legislatif 2014, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Koordinasi yang melibatkan stake holder guna penyamaan persepsi dan sinergitas terkait pelaksanaan kampanye berkualitas. Acara ini berlangsung pada Rabu, 5 Juni 2013 di Aula SMK Negeri 1 Tidore dan hadir pada kegiatan tersebut KPU Kota Tidore Kepulauan, Kapolres, Perwakilan KODIM 1505, Kepala BKD, Kepala Satpol PP, Kesbang Linmas, Dinas Tata Ruang, Pimpinan Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Insan Pers dan Organisasi Kemahasiswaan.

Ketua Panwaslu Kota Tidore Kepulauan, Rusly Saraha dalam pengantarnya menyampaikan bahwa mayoritas pelanggaran pemilu terjadi pada tahapan kampanye, sehingga diperlukan ada langkah preventif guna mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu. “Kampanye Pemilu Gubernur meski hanya berlangsung selama 14 hari, namun potensi kerawanan dan pelanggaran banyak sekali terjadi pada tahapan ini”, kata Rusly. Lebih lanjut mantan Koordinator Presidium Samurai Maluku Utara ini menguraikan perlu adanya kesadaran bersama dari semua pihak untuk mendorong pelaksanaan kampanye yang mencerahkan pemilih serta tidak menyerang pribadi, suku, agama dan pasangan calon lain. “Materi kampanye baik yang secara lisan maupun disebarkan melalui media kampanye lainnya diharapkan tidak bernuansa propokatif”, pinta Rusly, sembari menguraikan konfigurasi figur pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013 yang berlatar multi etnik dan agama.

Pimpinan partai politik yang hadir memberi apresiasi positif dengan menyatakan bahwa model rapat koordinasi seperti sangat penting untuk menjadi kesepahaman bersama semua pihak. “Terkadang pelanggaran pemilu dilakukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan” jelas Ibrahim Abdullah, pengurus Partai Gerindra yang juga Tim Sukses Pasangan Syamsir - Benny. Sedangkan Karim Togubu, Ketua Partai Hanura Kota Tidore, salah satu partai pendukung pasangan AHM- Doa menyatakan perlunya peran para pihak termasuk didalamnya Pemda, Parpol dan Penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan ke masyarakat terkait pelaksanaan pemilu berkualitas.

Di agenda rakor ini juga disosialisasikan mengenai netralitas PNS oleh Kepala BKD Kota Tidore Kepulauan, Hamid Abdullah. Selain itu Perwakilan KODIM 1505 dan Kapolres Kota Tidore juga turut menegaskan posisi TNI dan Polri sebagai abdi negara yang netral. Kapolres AKBP. Indrata juga mengharapkan kepada partai politik dalam pelaksanaan kampanye untuk menjaga ketertiban serta mematuhi aturan berlaku terkait pelaksanaan kampanye.

Dalam rapat koordinasi tersebut diputuskan kesepahaman bersama menyangkut dengan peran semua pihak untuk menjaga ketertiban jalannya kampanye sebagai bagian dari upaya mendorong pemilu yang berkualitas, terutama kepada parpol agar memberikan materi kampanye yang mencerdaskan pemilih serta tidak bernuansa SARA. Khusus untuk alat peraga kampanye partai politik maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  yang penempatannya melanggar Surat Edaran Walikota tentang ketentuan pemasangan alat peraga kampanye disepakati akan dilakukan insiatif penertiban sendiri oleh partai politik dan tim kampanye pasangan calon dengan batas waktu hingga Sabtu, 8 Juni 2013. **}